Penyusutan dan Amortisasi

DASAR HUKUM
 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Peubahan Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 tahun 1991.
 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

DEFINISI
Menurut Undang – undang Pajak Penghasilan :
 Penyusutan ( depresiasi ) merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud.
 Amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam.

PENYUSUTAN
Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :
 Harta berwujud yang bukan berupa bangunan.
1. Kelompok 1
 Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
2. Kelompok 2
 Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.
3. Kelompok 3
 Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun
4. Kelompok 4
 Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.

 Harta berwujud yang berupa bangunan.
1. Permanen
 Masa manfaatnya 20 tahun.
2. Tidak permanen
 Bangunan yang bersifat sementara.
 Terbuat dari bahan yang tidak tahan lama.
 Atau bangunan yang dapat dipindah – pindahkan.
 Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

METODE & TARIF PENYUSUTAN
Metode yang dipergunakan antara lain :
 Metode garis lurus ( straight line method ).
Wajib Pajak ( WP ) hanya diperkenankan menggunakan metode ini untuk melakukan penyusutan untuk semua kelompok harta tetap berwujud.
 Metode saldo menurun ( declining balance method ).
Wajib Pajak ( WP ) hanya diperkenankan menggunakan metode ini untuk melakukan penyusutan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.

Tabel pengelompokkan harta berwujud, metode, serta tarif penyusutannya

       KELOMPOK     MASA           TARIF PEYUSUTAN/DEPRESIASI
   HARTA BERWUJUD   MANFAAT    GARIS LURUS  SALDO MENURUN
   01.     Bukan Bangunan      
      Kelompok 1      4 Tahun          25%        50%
     Kelompok 2      8 Tahun         12,50%        25%
     Kelompok 3     16 Tahun          6,25%       12,50%
     Kelompok 4     20 Tahun            5%        10%
   02.     Bangunan      
    Permanen     20 Tahun             5% -
   Tidak Permanen     10 Tahun            10% -

 

SAAT DIMULAINYA PENYUSUTAN
Saat penyusutan dapat dimulai pada :
 Bulan dilakukannya pengeluaran.
 Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai.
 Dengan ijin dari Direktur Jendral Pajak, penyusutan dapat dimulai bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.
Contoh :
 PT. Nusantara mengeluarkan dana sebesar 150 juta untuk pembangunan sebuah gedung. Pembangunan dimulai sejak 10 Agustus 2001. Gedung tersebut selesai dibangun dan langsung digunakan pd bulan Mei 2002. Penyusutan atas bangunan tersebut dimulai sejak bulan Mei 2002. Maka penyusutannya adalah 7/12 x 5% x 150.000.000,- = Rp. 4.375.000,-
 PT. Sarimadu yang bergerak dalam bidang perkebunan teh membeli traktor pada bulan Maret 2000. Perkebunan tersebut mulai memanen hasilnya pada bulan Juni 2002. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, penyusutan traktor dapat dilakukan mulai bulan Juli 2002.
 PT. Agri Jaya pd bulan Juli 2001 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga Rp. 1 Juta. Penghitungan penyusutan atas harta tersebut adalah sbb :
 Metode garis lurus
Penyusutan tahun 2001 adalah 6/12 x 25% x 1 Juta = Rp. 125.000,-
Penyusutan tahun 2002 adalah 25 % x 1 Juta = Rp. 250.000,-
Penyusutan tahun 2003 adalah 25 % x 1 Juta = Rp. 250.000,-
Penyusutan tahun 2004 adalah 25 % x 1 Juta = Rp. 250.000,-
 Metode saldo menurun
Penyusutan tahun 2001 adalah 6/12 x 50% x 1 Juta = Rp. 250.000,-
Penyusutan tahun 2002 adalah 50 % x ( Rp. 1 Juta – Rp. 250.000,- )
                                                 50 % x Rp. 750.000,- = Rp. 375.000,-
Penyusutan tahun 2003 adalah 50 % x ( Rp. 750.000 – Rp. 375.000 )
                                                 50 % x Rp. 375.000,- = Rp. 187.500,-
Penyusutan tahun 2004 adalah karena tahun 2004 merupakan akhir masa manfaat, maka pada tahun 2004 seluruh sisa nilai buku disusutkan sekaligus sehingga penyusutan tahun 2004 adalah
Rp. 375.000 – Rp. 187.500 = Rp. 187.500,-

AMORTISASI
Untuk menghitung besarnya amortisasi harta tak berwujud dibagi menjadi 4 golongan, yaitu :
1. Kelompok 1
 Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
2. Kelompok 2
 Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.
3. Kelompok 3
 Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 16 tahun
4. Kelompok 4
 Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.

METODE & TARIF AMORTISASI
Metode yang dipergunakan antara lain :
 Metode garis lurus ( straight line method ).
 Metode saldo menurun ( declining balance method ).
Wajib Pajak ( WP ) diperkenankan untukk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi.

Tabel pengelompokkan harta tak berwujud, metode, serta tarif amortisasinya :

  KELOMPOK HARTA        MASA                    TARIF AMORTISASI
        BERWUJUD    MANFAAT       GARIS LURUS   SALDO MENURUN
        KELOMPOK 1       4 TAHUN               25%           50%
        KELOMPOK 2       8 TAHUN             12,50%          25%
        KELOMPOK 3     16 TAHUN             6,25%         12,50%
        KELOMPOK 4     20 TAHUN               5%          10%

Kelompok, metode dan tarif amortisasi seperti disebutkan diatas berlaku juga untuk :
1. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan. Pengeluaran inidapat juga disebabkan pada tahun terjadinya pengeluaran.
2. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran ini dikapitalisasikan kemudian diamortisasikan sesuai tabel diatas. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa biaya operasional yang bersifat rutin, seperti biaya rekening listrik dan telepon, gaji pegawai, dan biaya kantor lainnya, tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.
Contoh :
 PT. Asti Jaya pada tanggal 4 November 2001 mengeluarkan uang sebanyak Rp. 100 Juta untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenixcycle Ltd selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix. Penghitungan amortisasi atas hak lisensi tersebut adalah sbb :
 Metode garis lurus
Amortisasi tahun 2001 adalah 25 % x Rp. 100 Juta = Rp. 25 Juta
Amortisasi tahun 2002 adalah 25 % x Rp. 100 Juta = Rp. 25 Juta
Amortisasi tahun 2003 adalah 25 % x Rp. 100 Juta = Rp. 25 Juta
Amortisasi tahun 2004 adalah 25 % x Rp. 100 Juta = Rp. 25 Juta
 Metode saldo menurun.
Amortisasi tahun 2001 adalah 50 % x Rp. 100 Juta = Rp. 50 Juta
Amortisasi tahun 2002 adalah 50 % x (`Rp. 100 Juta – Rp. 50 Juta ) 50 % x Rp. 50 Juta = Rp. 25 Juta
Amortisasi tahun 2003 adalah 50 % x ( Rp. 50 Juta – Rp. 25 Juta ) 50 % x Rp. 25 Juta = Rp. 12,5 Juta
Amortisasi tahun 2004 adalah karena tahun 2004 merupakan akhir masa manfaat, maka pada tahun 2004 seluruh sisa nilai buku diamortisasikan sekaligus sehingga tahun 2004 adalah Rp. 25 Juta – Rp. 12,5 Juta = Rp. 12,5 Juta

AMORTISASI BERDASARKAN METODE SATUAN PRODUKSI
 Hak / pengeluaran di bidang penambangan minyak dan gas bumi
Amortisasi dengan metode ini hanya diterapkan pada amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
Dalam hal ini, metode ini dilakukan dengan menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase`perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan tafsiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi dilokasi tersebut yang dapat diproduksi.
 Hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya.
Amortisasi dengan metode ini setinggi – tingginya 20 % setahun dan diterapkan pada amortisasi atas :
 Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi.
 Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan.
 Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
Contoh :
 Pada tahun 2001 PT. Dira Oil mengeluarkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk me mperoleh hak penambangan minyak bumi. Kandungan minyak bumi ditaksir 5.000.000 barel. Produksi minyak bumi tahun 2002 mencapai 1.500.000 barel. Besarnya amortisasi untuk tahun 2002 adalah :
Tarif amortisasi = ( realisasi penambangan : taksiran kandungan ) x 100 %
= ( 1.500.000 : 5.000.000 ) x 100 % = 30 %
Amortisasi 2002 = 30 % x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 300.000.000,-
Seandainya jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran yang belum diamortisasikan, maka atas sias tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.
 PT. Dira Wood pada tahun 2002 mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk memperoleh hak pengusahaan hutan. Potensi hak pengusahaan hutan adalah 20.000.000 ton. Jumlah produksi pada tahun 2002 adalah sebesar 8.000.000 ton.
Jumlah yang diamortisasikan dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun 2002 adalah sebesar : = ( 8.000.000 : 20.000.000 ) ton x Rp. 1.000.000.000,-
= 40 % x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 400.000.000,-
Jumlah yang boleh diamortisasi maksimum adalah 20 % dari pengeluaran, maka amortisasi yang diperkenankan hanyalah sebesar = 20 % x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 200.000.000,-

RANGKUMAN
 Penyusutan merupakan alokasi harga perolehan aktiva.
 Metode penyusutan yang diperkenankan oleh pajak adalah (1) Metode Garis Lurus dan (2) Metode Saldo Menurun.
 Pengelompokkan aktiva dibagi menjadi dua kelompok utama adalah (1) Aktiva bukan bangunan dan (2) Aktiva bangunan.
 Aktiva bukan bangunan dibagi lagi menjadi 4 kelompok menurut umur ekonomis adalah (1) kelompok umur 4 tahun, (2) 8 tahun, (3) 16 tahun, (4) 20 tahun.
 Aktiva bangunan ( permanen ) dibagi menjadi 2 kelompok menurut umur ekonomis adalah (1) kelompok umur 20 tahun, (2) 10 tahun.
 Amortisasi merupakan penyusutan yang diberlakukan untuk aktiva tidak berwujud.
 Metode amortisasi yang diperkenankan menurut pajak adalah (1) Garis lurus, (2) Saldo menurun.
 Pengelompokkan aktiva tidak berwujud dibagi menjadi 4 kelompok menurut umur ekonomis adalah (1) kelompok umur 4 tahun, (2) 8 tahun, (3) 16 tahun, (4) 20 tahun.

DAFTAR REFERENSI
Prof. Dr. Mardiasmo,MBA., AK. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit ANDI
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
http://www.pajak.net/info/penyusutan_amortisasi.htm

About these ads

~ oleh yudha08 pada 6 November, 2008.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: